Sumatra Utara:target tipikor news.com
Kamis 12 November 2026
Terkait putusan MK untk pemakzulan wakil presiden, yang sudah di pilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan masyarakat sesuai pilkada serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, MK tidak dapat memberhentikan salah satu pasangan pencalonan presiden RI bpk,Prabowo subianto dan wakil presiden RI bpk,Gibran rakabuming yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia, MK harus mematuhi undang undang PHPU no 19 tahun 2023 yang dimana pasangan calon tersebut sudah di tetapkan oleh mahkamah konstitusi.
Saya atas nama Mangapul Sinaga SH sebagai masyarakat indonesia sangat sedih atas tindakan yang dilakukan MK terhadap wakil presiden bpk,GIBRAN RAKABUMING RAKA untuk memberhentikan wakil presiden RI secara sepihak, MK tidak transparan dan tidak mematuhi hukum yang berlaku di atas memberhentikan wakil presiden tanpa ada rapat konstitusi secara terbuka.
MK sudah melanggar undang undang PHPU no 19 THN 2023 yang dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah di tetapkan oleh undang undang PHPU 23 tahun 2023 yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia pasangan calon presiden RI dan wakil presiden RI secara pemilihan umum pada pilkada serentak kemarin pada tahun 2024.
Menurut peraturan mahkamah konstitusi yang sudah di tetapkan dan di berlakukan, untuk masa jabatan presiden RI dan wakil presiden RI di negara Republik Indonesia selama 5 tahun yang sudah di sahkan oleh undang undang tidak dapat di gugat secara sepihak tanpa ada kesalahan presiden RI dan wakil presiden RI selama menjalankan jabatannya sesuai aturan undang undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh PHPU no 19 tahun 2023 untuk pencalonan presiden RI dan wakil presiden RI, yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia secara pemilihan pilkada dan sudah di sahkan oleh mahkamah konstitusi jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 THN, yang sudah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi sesuai undang undang yang berlaku di negara Republik indonesia,
Dan sudah berjalan selama dua tahun untuk jabatan presiden RI dan wakil presiden RI, apakah MK dan DPR RI bisa mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan wakil presiden RI tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh wakil presiden RI selama menjalankan tugas sebagai wakil kepresidenan yang sudah dipilih oleh rakyat Indonesia secara sah pemilihan serentak pilkada 2024.
Berdasarkan ketentuan hukum ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan status Wakil Presiden secara sepihak setelah putusan sengketa hasil pemilu diucapkan dan pasangan tersebut telah resmi dilantik.
Berikut adalah rincian aturan hukum yang mendasari ketentuan tersebut:
1. Kewenangan dan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Bersifat Final dan Mengikat. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 475 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, putusan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, setelah putusan dibacakan, tidak ada lagi upaya hukum lanjutan atau peninjauan kembali di MK untuk membatalkan hasil pemilu tersebut.
Batas Waktu Wewenang MK. Kewenangan MK hanya terbatas pada memutus sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilu sebelum pelantikan. Begitu pasangan calon terpilih telah mengucapkan sumpah/janji jabatan dan resmi menjabat, status mereka beralih dari peserta pemilu menjadi pejabat negara aktif.
2. Prinsip Satu Paket Pencalonan
Tidak Dapat Dipisahkan. Dalam sistem pemilu Indonesia sesuai Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
Diskualifikasi Berlaku Kolektif. Apabila terjadi pelanggaran syarat pencalonan saat masa sengketa di MK masih berlangsung, pembatalan yang dijatuhkan menyasar pada status keabsahan pasangan calon secara keseluruhan, bukan membatalkan salah satu individu saja secara terpisah.
3. Mekanisme Pemberhentian Setelah Menjabat (Pemakzulan)
Jika setelah dilantik dan masa jabatan berjalan ditemukan pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian syarat yang sangat serius pada diri Presiden atau Wakil Presiden, pemberhentiannya tidak lagi melalui pembatalan hasil pemilu oleh MK, melainkan melalui mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan (pemakzulan / impeachment) yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945:
Usulan DPR: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus mengajukan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela) atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Peran MK dalam Pemakzulan: Dalam proses ini, MK tidak bertindak atas inisiatif sendiri, melainkan hanya memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut dalam waktu paling lama 90 hari.
Jika salah satu pasangan calon untuk calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi standart prosedur persaratan PHPU maka pasangan calon presiden RI dan wakil presiden RI batal demi hukum sesuai undang undang PHPU no 23 tahun 2023/PHPU no 19 tahun 2023 yang dimana pasangan calon untuk calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi standart prosedur sesuai undang undang yang berlaku di negara Republik Indonesia jika salah satu pasangan calon untuk calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi standart prosedur sesuai undang undang yang berlaku di negara Republik indonesia maka pencalonan presiden dan wakil presiden batal demi hukum bukan hanya wakil presiden aja yang di batalkan oleh mahkamah agung dan DPR-RI tapi presidennya juga batal demi hukum sesuai aturan per undang undangan PHPU no 23 tahun 2023 yang sudah di tetapkan dan di sahkan oleh mahkamah konstitusi.
Kami atas nama masyarakat seluruh Indonesia meminta kepada mahkamah konstitusi dan majelis dewan perwakilan rakyat dan mahkamah agung dan seluruh pemerintahan TNI polri dan pejabat negara, Agar menegakkan hukum memberikan kepastian hukum dan memberi keadilan hukum sesuai undang undang dasar 1945 yang seharusnya di tegakkan di negara Republik Indonesia sesuai undang undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
(Redaksi)
